RESENSI BUKU

Kyai dan Pesantren, Tidak Harus Satu Paket

Judul Buku     :  Kyai Tanpa Pesantren (Potret Kyai Kudus)
Penulis            : Prof. H. Abdurrahman Mas’ud, Ph. D.
Co-author       :  M. Rikza Chamami, M.S.I.
                          Khasan Ubaidillah, M.Pd.I
Penerbit          : Gama Media
Cetakan           : Pertama, Oktober 2013
Tebal Buku     : xxiv + 124 Halaman
Ukuran Buku  : 15 x 21 cm
Resensator       : Lailin Uyun Munfaridah

Kyai, sebagai sosok yang dalam kehidupan bermasyarakat sangat dihormati adalah sosok yang memiliki kapasitas keilmuan tinggi dalam bidang keagamaan. Hal inilah yang kemudian menjadikan para kyai sebagai tumpuan dalam berbagai hal terkait keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.. Selanjutnya keberadaan kyai biasanya identik dengan adanya pesantren yang berada dibawah asuhannya. Nama besar kyai muncul seiring besarnya nama pesantren. Namun hal itu tidak selalu berlaku untuk daerah yang menjadi pusat perkembangan keagamaan. Seperti yang dijabarkan oleh prof. H.Abdurrahman Mas’ud Ph.D bersama M. Rikza Chamami, M.S.I. dan Khasan Ubaidillah, M.Pd.I dalam buku Kyai tanpa Pesantren (Potret Kyai Kudus) ini . Buku ini mengulas tentang beberapa kyai di Kudus yang mempunyai peran penting dalam kehidupan masyrakat namun tidak mengasuh sebuah pesantren. Walaupun para kyai tersebut sebelumnya pernah mengenyam pendidikan di pesantren.

Sejatinya meskipun para kyai tidak mengasuh sebuah pesantren, para kyai tetap memiliki kontribusi signifikan dikalangan masyarakat yaitu: kyai sebagai imam sholat, kyai sebagai guru ngaji, kyai sebagai tempat bertanya soal hukum agama dan kyai sebagai tabib. Hal ini menunjukkan bahwa tidak selalu pesantren menjadi satu-satunya wadah untuk membentuk masyarakat yang shalih, berkualitas dan beradab. Sehingga tidak harus seorang kyai itu satu paket dengan pesantren. Hal ini kemudian dibuktikan dengan biografi para kyai tanpa pesantren yang dikemukakan penulis.

Dalam buku Kyai Tanpa Pesantren ini, penulis telah mengemukakan secara gamblang terkait peran penting para kyai tanpa pesantren dalam kehidupan masyarakat. Sistematika penulisan yang runtut dan gaya bahasa yang tidak terlalu sulit menjadikan para pembaca akan mudah memahami seperti apa hakikat sebenarnya seorang kyai itu. Kemudian kisah para kyai yang tertuang dalam biografi mereka menjadi pelengkap yang semakin apik dalam mengemas buku ini.

Akhirnya, buku ini menjadi cocok untuk dibaca bagi kalangan masyarakat manapun yang ingin mengetahui lebih dalam terkait dengan peran penting para kyai. Kemudian peran dan kontribusi itulah yang selanjutnya dapat dijadikan panutan dalam menjalani kehidupan sosial kemasyarakatan sehingga tercipta kehidupan bermasyarakat yang aman dan tenteram.

Tentang Menulis

Tangisan di depan Perapian

Tentang seorang yang kembali mencuri perhatianku malam ini. Aku kembali terpaku di depan rumah mewah seberang jalan. Dari balik kaca besar rumah itu, kuperhatikan gerak gerik seorang wanita dengan rona kesedihan di wajahnya. Selalu seperti itu, menatap kosong pada perapian, membiarkan bunyi api yang menyulut kayu bakar semakin menelisik telinga. Mataku benar-benar tak berpaling sedikitpun darinya. ‘Dia tengah merindu dan akan slalu merindu’. Ujar wanita lain rumah itu yang tanpa sengaja melihatku terpaku.  Lantas sebegitu dalamkah rindu yang ia rasakan hingga ia hanya terus diam sepanjang kayu-kayu perapian itu terbakar ?

Menit ke 10 aku berdiri, ia nampak semakin tenggelam dengan perasaannya. Bulir-bulir bening perlahan-lahan mulai menggelinding di pipinya. Pertanda rindunya semakin menyayat hati.

  

Sekali lagi aku hanya bisa menarik napas panjang untuk menyaksikan rona wajah itu. Sekeras apapun aku berfikir, tak bisa aku bayangkan seperti apa rindu itu. Rindu yang aku tak tau pada sesiapa. Rindu yang menurut jalan fikirku pastilah amat sakit rasanya.

Tepat pada menit ke 20 aku memutuskan untuk mengakhiri menyaksikan pemandangan memilukan ini, aku tak kuasa jika harus terus menatap pipinya yang semakin basah. 

Tuhan, ku mohon izinkan dia bersua dengan apa yang selalu membuatnya merindu, izinkan dia untuk sekali saja melewati malam tanpa menangis di depan perapian .

Bumi Lunpia, 09 november 2014

*faridda munfaridda

ARTIKEL JURNAL

DEMOKRASI

Oleh: Lailin Uyun Munfaridah

ABSTRAK

Pembahasan tentang demokrasi ini, bertujuan untuk memberikan pengertian, penjelasan, dan penggambaran apa yang menjadi inti demokrasi sebagai sistem pemerintahan khususnya demokrasi di Indonesia, sehingga orang mengetahui secara lengkap dan singkat mengenai demokrasi. Sebelum mengetahui lebih lanjut, perlu diketahui mengenai pengertian demokrasi. Lalu disebutkan unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi, seperti apa demokrasi di Indonesia, serta bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia.

Kata kunci: demokrasi, unsur pendukung demokrasi, dan demokrasi pancasila.    

 

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan salah satu alat ukur dari keabsahan politik. Kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintahan yang menjadi basis tegaknya sistem politik demokrasi. Demokrasi meletakkan rakyat pada posisi penting, yakni selaku pemegang kedaulatan tertinggi. Negara yang tidak memegang demokrasi disebut negara otoriter.

Demokrasi sebagai bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara merupakan upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol.

Indonesia adalah salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Untuk di Asia Tenggara, Indonesia adalah negara yang paling terbaik menjalankan demokrasinya, mungkin kita bisa merasa bangga dengan keadaan itu. Terbukti bahwa sejak Indonesia merdeka sampai saat ini berbagai model demokrasi telah dijalankan di Indonesia.

PEMBAHASAN

A.  Pengertian Demokrasi

Demokrasi berasal dari kata yunani, yaitu: demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintah. Jadi, Demokrasi artinya pemerintahan rakyat (Sahid Asep Gatara:2012). Sidney Hook berpendapat bahwa yang disebut demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara, hakikat demokrasi adalah peran utama rakyat dalam proses sosial dan politik. Dengan kata lain demokrasi sebagai pemerintahan yang berada ditangan rakyat mengandung tiga hal, yaitu pemerintah dari rakyat pemerintah oleh rakyat dan pemerintah untuk rakyat. Tiga faktor ini merupakan tolok ukur umum dari satu pemerintahan yang demokratis.

B.  Unsur-Unsur Pendukung Tegaknya Demokrasi

Tegaknya demokrasi sebagai tatanan kehidupan kenegaraan sangat bergantung pada unsur-unsur pedukung tegaknya demokrasi itu sendiri. Beberapa unsur penting tersebut antara lain:

1.    Negara hukum (rechtsstaat atau the rule of low)

          Negara hukum adalah negara yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui kelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta adanya penjaminan HAM.

2.    Masyarakat Madani (Civil Society)

Masyarakat madani yakni sebuah masyarakat dengan ciri-ciri terbuka, egaliter, bebas dari dominasi dan tekanan negara, serta berpartisipasi aktif dalam menegakkan demokrasi. Posisi penting masyarakat madani dalam pembangunan demokrasi adalah adanya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah.

3.    Aliansi Kelompok Strategis

Komponen berikutnya yang dapat mendukung tegaknya demokrasi adalah adanya aliansi kelompok strategis yang terdiri dari partai politik (political party), kelompok gerakan (movement group) dan kelompok penekan atau kelompok kepentingan (pressure/intrest group) termasuk didalamnya pres yang bebas dan bertanggung jawab. Ketiga  kelompok ini dapat saling bekerjasama untuk melakukan oposisi terhadap pemerintah (A.Ubaidillah:2007)

C.  Model-model Demokrasi

1.      Demokrasi dilihat dari segi pelaksanaan

a.       Demokrasi langsung (direct democracy), terjadi bila rakyat mewujudkan kedaulatannya pada suatu negara dilakukan secara langsung.

b.      Demokrasi tidak langsung (indirect democracy), terjadi apabila untuk mewujudkan kedaulatannya rakyat tidak secara langsung berhadapan dengan pihak eksekutif, melainkan melalui lembaga perwakilan (Azyumardi Azra:2005)

2.      Demokrasi dilihat dari tugas-tugas dan alat-alat perlengkapan Negara

a.    Demokrasi dengan sistem parlementer, merupakan demokrasi yang badan legislatifnya dipilih oleh rakyat, sedangkan badan eksekutifnya yang disebut kabinet dipilih berdasarkan suara terbanyak dalam dewan perwakilan rakyat dan dipimpin oleh perdana menteri.

b.    Demokrasi dengan system pemisahan kekuasaan, merupakan demokrasi yang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatifnya dipisahkan.

c.    Demokrasi dengan system referendum, merupakan demokrasi perwakilan dengan control rakyat secara langsung terhadap wakil-wakilnya di dewan perwaklan rakyat.

Kemudian tatanan demokrasi juga memiliki parameter sebagai tolak ukur terwujudnya demokrasi itu sendiri. Suatu pemerintahan dikatakan demokratis bila dalam mekanisme pemerintahannya melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi seperti kontrol atas keputusan pemerintah, pemilihan umum yang jujur, hak memilih dan dipilih, dan lain-lain.

D.    Demokrasi di Indonesia

1.    Jenis Demokrasi Indonesia

Bersumber pada ideologinya, demokrasi yang berkembang di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nila-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Nilai-nilai demokrasi yang terjabar dari nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut:

1)      Kedaulatan rakyat

2)      Republik

3)      Negara berdasar atas hukum

4)      Pemerintahan yang konstitusional

5)      Sistem perwakilan

6)      Prinsip musyawarah

7)      Prinsip ketuhanan

2.  Perkembangan Demokrasi Indonesia

a.    Periode 1945-1959 (Demokrasi Parlementer)

Sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan. Namun model demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia. Lemahnya budaya demokrasi untuk mempraktikkan demokrasi model Barat ini telah memberi peluang besar kepada partai-partai politik untuk mendominasi kehidupan sosial politik.

b.    Periode 1959-1965 (Demokrasi Terpimpin)

Ciri-ciri demokrasi ini adalah dominasi politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentara (ABRI) dalam panggung politik nasional.

c.    Periode 1965-1998 (Demokrasi Pancasila)

Periode ini merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan Orde Barunya. Tetapi  sangat disayangkan Demokrasi Pancasila ini hanya sebatas retorika politik. Dalam praktik kenegaraan dan pemerintahan, penguasa Orde Baru bertindak jauh dari prinsip-prinsip demokrasi.

d.   Periode 1998-sekarang

Periode ini sering disebut dengan istilah periode paska-Orde Baru. Periode ini erat hubungannya dengan gerakan Reformasi yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan HAM secara konsekuen.

PENUTUP

   Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah peran utama rakyat dalam proses sosial dan politik. Dengan kata lain demokrasi sebagai pemerintahan yang berada ditangan rakyat mengandung tiga hal, yaitu pemerintah dari rakyat pemerintah oleh rakyat dan pemerintah untuk rakyat. Kemudian unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi adalah Negara hukum (rechtsstaat atau the rule of low), Masyarakat Madani (Civil Society), dan Aliansi Kelompok Strategis. Dan demokrasi yang dipakai di Indonesia adalah dan Demokrasi pancasila. Tetapi pada dasarnya  demokrasi yang digunakan pada setiap periode itu  berbeda-beda, yaitu:

1.    Periode 1945-1959 disebut Demokrasi Parlementer

2.  Periode 1959-1965 disebut Demokrasi Terpimpin

3.  Periode 1965-1998 disebut Demokrasi Pancasila

4.    Periode 1998-sekarang adalah demokrasi pasca orde baru.

DAFTAR PUSTAKA

Azra, Azyumardi, 2005, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Jakarta: Prenada Media.

Gatara, Sahid Asep, dan Subhan Sofhian, 2012, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), Bandung: Fokus Media.

Herdiawanto, Heri dan Jumanta Hamdayama, 2010, Cerdas Kritis dan Aktif Berwarganegara, Jakarta: Erlangga.

Ubaidillah, A, dkk, 2007, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Edisi Revisi, Jakarta: ICCE UIN Syarf Hidayatullah Jakarta.

Winarno, 2007, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: Bumi Aksara.